Sistem Ekonomi Kerakyatan

        Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan tanah
      Mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup
masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara negara kawasan Eropa
      Ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan negara negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk
membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Guru Besar, FE UGM ( alm ) Prof. Dr. Mubyarto, sistem Ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh – sungguhpada ekonomi rakyat Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring ( network ) yang menghubung – hubungkan
sentra – sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya  jejaring pasar domestik diantara sentara dan pelaku usaha masyarakat.

      Sebagai suatu jejaringan, ekonomi kerakyatan diusahakan untuk siap bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga “ lembaga bisnis internasional, Ekonomi kerakyatan dengan sistem kepemilikan koperasi dan publik. Ekomomi kerakyatan sebagai antitesa dari paradigma ekonomi konglomerasi berbasis produksi masal ala Taylorism. Dengan demikian Ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai faktor pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu sendiri. Faktor skala ekonomi dan efisien yang akan menjadi dasar kompetisi bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat, yakni berbagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat, skala besar kemandirian ekonomi rakyat, skala besar dengan pola pengelolaan yang menganut model siklus terpendek dalam bentuk yang sering disebut dengan pembeli .

Berkaitan dengan uraian diatas, agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, sejumlah agenda konkret ekonomi kerakyatan harus segera diangkat kepermukaan. Secara garis besar ada lima agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera diperjuangkan. Kelima agenda tersebut merupakan inti dari poitik ekonomi kerakyatan dan menjadi titik masuk ( entry point) bagi terselenggarakannya system ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang =
Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya;  Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme ; persaingan yang berkeadilan ( fair competition) ; Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.;  Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap ; Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan.

      Yang perlu dicermati peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada
dominasi pemerintah pusat, modal asing dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat sera peran koperasi sejati, yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat
merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan dibawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.
      Yang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat komunitas yang ada saat ini adalah lebih merupakan alat control birokrasi terhadap masyarakat. Tidak mungkin ekonomi kerakyatan di wujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di tingkat Distrik. Dengan demikian persoalan pengembangan
ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik di tingkat Distrik. Untuk itu mesti tercipta iklim politik yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat. Di tingkat kampung dan Distrik bisadimulai dengan pendemokrasian pratana sosial politik, agar benar-benar yang inklusif dan partisiporis di tingkat Distrik untuk menjadi partner dan penekan birokrasi kampung dan Distrik agar memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat.

Sumber :  http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/

MAKNA SUKSES

Banyak orang mengatakan sukses itu hanyalah sekedar berhasil atau beruntung dari sisi finansial, maka boleh jadi hanya sedikit sekali orang yang sukses di muka bumi ini. Jadi kalau saja makna sukses seperti hal tersebut maka hanya orang orang yang mempunyai segi finansial besarlah yang bisa dikatakan sukses. Namun ternyata makna sukses jauh lebih luas dari ulasan yang diuraikan di atas. bahwa seseorang dikatakan telah sukses jika orang tersebut telah memberikan manfaat kepada dirinya sekaligus kepada orang lain. Terlepas dari masalah bahwa orang tersebut berhasil atau tidak, baik dari segi finansial, karir dan sebagainya. Terlepas pula dari masalah bahwa orang tersebut menjadi kaya atau tetap miskin, atau berhasil menjadi pejabat tinggi maupun tetap menjadi pegawai rendahan. Pokoknya selama orang tersebut telah memberikan manfaat bagi lingkungan dan dirinya, maka tidak ada kata lain kecuali dikatakan bahwa orang tersebut telah sukses. Jadi Sukses menurut saya itu adalah memperoleh apa yang diinginkan, dapat mempertahankan apa yang dimiliki, mengalami peningkatan apa yang dicapai, selalu bersyukur, dan memberikan manfaat buat sesama

PENGUSAHA ATAU KARYAWAN

Temen” pasti bingung kalo disuruh untuk memilih diantara kedua pilihan itu…. Menjadi pengusaha atau karyawan memang merupakan pilihan sulit untuk semua orang, ya kalo lebih simplenya sih itu disuruh pilih jadi penyuruh atau yang disuruh. Kedua pekerjaan tersebut memiliki banyak perbedaan, selain itu kedunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing. Nah ayo kita coba lihat dari masing” kelebihan dan kekurangannya.

Pertama menjadi seorang pengusaha,, untuk memulai sebuah usaha tentunya bukanlah hal yang mudah. Untuk memulai suatu usaha kita perlu ide, keterampilan, keahlian, dan tentunya modal. Hal tersebut harus kita penuhi dulu sebagai langkah awal menjadi seorang pengusaha…. Kelebihan menjadi seorang pengusaha ada banyak sekali, diantaranya kita bisa belajar mandiri mengelola bisnis, kita bisa mengelola financial secara bebas tanpa diatur atasan, kita juga bisa membuka peluang untuk orang lain agar mendapatkan pekerjaan. Kalau dilihat dari segi kekurangannya menjadi seorang pengusaha itu tidak mudah, tentunya usaha yang kita dirikan tidak langsung sukses dan berkembang, jadi setiap usah pasti ada jatuh bangunnya. Disamping itu kita sebagai pengusaha dituntut berfikir lebih agar bisa mempertahankan usaha yang kita dirikan.
            Nah kalo yang tadi pengusaha, gimana ya kalo jadi karyawan…..??. Berbeda dengan pengusaha menjadi seorang karyawan mungkin tidak terlalu sulit, hal itu dikarenakan kita hanya terfokus pada bidang pekerjaan kita saja. Kita tidak dituntuk berfikir lebih jauh mengenai perkembangan perusahan. Tapi kurangnya kita selalu diperintah, tidak bekerja bebas sesuai keinginan kita, hasil dari pekerjaan kitapun selalu dievaluasi dan jam kerja kita tidak fleksibel.
            Jadi,, sebaiknya kita pilih yang mana yaaaaa…?
            Hmmmm kalo saya pribadi berfikir untuk menjadi karyawan terlebih dahulu setelah lulus kuliah untuk mencari pengalaman bagaimana memanagement suatu usaha, dan saya ingin mengumpulkan modal untuk awal pendirian usaha saya nanti . Tapi kalo disuruh memilih ya tujuan utama saya tetap menjadi seorang pengusaha, saya berfikir kenapa harus jadi karyawan yang harus diperintah boss kalau saya bisa menghasilkan uang sendiri….? Ya saya ingin bisa membuka usaha mandiri dengan kemampuan saya, saya ingin membuka lapangan pekerjaan yang bisa berguna bagi orang lain membuka kesempatan bekerja untuk mereka.

            Jadi antara jadi pegawai dengan karyawan sama saja, semua memiliki tanggung jawab pada pekerjaannya tergantung bagaimana kita menjalankannya. Hanya saja pilihan saya tetap menjadi pengusaha , karena menurut saya jika kita menjadi pengusaha kita bisa memberikan manfaat lebih bagi orang lain

PERANAN PEMUDA DAN MAHASISWA DALAM KEMAJUAN BANGSA ( ERA DAHULU DAN ERA SEKARANG )

           Generasi muda adalah the leader of tomorrow. Makanya di tangan kaum mudalah nasib sebuah bangsa dipertaruhkan. Jika kaum mudanya memiliki semangat dan kemampuan untuk membangun bangsa dan negaranya, maka sesungguhnya semuanya itu akan kembali kepadanya. Hasil pembangunan dalam aspek apapun sebenarnya adalah untuk kepentingan dirinya dan masyarakatnya.

Para generasi pendahulu telah menghasilkan karya besar bagi bangsa ini. Kemerdekaan bangsa merupakan karya monumental yang luar biasa yang dihasilkan oleh para founding fathers negeri ini, yang tidak lain adalah para pemuda. Kemerdekaan bangsa ini bukan dihasilkan melalui warisan para penjajah, namun dihasilkan melalui tercecernya keringat dan darah, semangat dan aktivitas, retorika dan diplomasi yang dilakukan oleh para pendahulu.

            Dengan masalah-masalah yang sudah ada maupun yang akan datang, penting bagi rakyat Indonesia, terutama kaum pemuda dan mahasiswa untuk membiasakan diri dalam meningkatkan dan memperbaiki produktifitas kita sebagai Bangsa Indonesia

I. PERANAN PEMUDA DAN MAHASISWA DALAM KEMAJUAN BANGSA (ERA DAHULU)

Peran pemuda dalam sejarah negara dan bangsa Indonesia pertama kali dapat dilihat dari kebangkitan bangsa tahun 1908 atau tepatnya ketika berdiri Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908. Melalui proses kebangkitan bangsa ini, maka para pemuda telah menggelorakan semangat agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak terserak-serak dalam arti wilayah, suku, ras, agama dan sebagainya akan tetapi telah memiliki kesadaran berorganisasi sebagai persyaratan untuk kebangkitan nasional. Mereka dikenal sebagai generasi 08.

Salah satu tonggak lain, persatuan dan kesatuan bangsa sebenarnya ketika terjadi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini berarti bahwa pemuda telah memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda: Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia merupakan titik awal bagi proses pembentukan negara bangsa yang kemudian dikenal sebagai negara dan bangsa Indonesia. Kongres para pemuda di tahun tersebut tentunya tidak bisa dibayangkan seperti rapat umum di zaman sekarang. Rapat Umum para pemuda kala itu tentu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kaum kolonialis, sehingga akan terdapat banyak kesulitan yang dihadapi. Meskipun begitu, para pemuda dengan sangat antusias dan semangat akhirnya dapat mencetuskan gagasan mengenai Indonesia pasca penjajahan, Indonesia merdeka. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai generasi tahun 28.

Gerakan perjuangan pemuda dan mahasiswa sebagai control pemerintahan dan control social terus berkembang pesat, hingga terjadi Tragedi Trisakti yang merupakan gerakan perjuangan pemuda dan mahasiswa. Gerakan ini menuntut reformasi perubahan pemerintahan yang KKN ( korupsi, kolusi dan Nepotisme ) dan memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Sejarah panjang gerakan pemuda dan mahasiswa merupakan salah satu bukti eksistensi dan tanggung jawab sebagai rakyat Indonesia dalam memberikan perubahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

 II. PERANAN PEMUDA DAN MAHASISWA DALAM KEMAJUAN BANGSA (ERA SEKARANG)

Generasi muda adalah generasi harapan bangsa. Pernyataan ini akan sangat membanggakan bagi masyarakat Indonesia apabila dapat menjadi kenyataan. Akan tetapi, faktanya membuktikan bahwa generasi muda di Indonesia saat ini cenderung mengkhawatirkan perilakunya bagi kelanjutan masa depan bangsa ini.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi pada generasi muda antara lain kasus narkoba, kejahatan, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Peranan pemuda dan mahasiswa tentunya masih sangat diperlukan untuk regenerasi dalam mewujudkan dan melanjutkan cita-cita bangsa ini yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu.

Peranan pemuda dan mahasiwa terlihat sudah mulai terarah ke gerakan pemuda dan mahasiswa pada zaman reformasi. Bisa kita lihat pada peristiwa Kenaikan BBM kemarin. Unjuk rasa pemuda dan mahasiswa terlihat anarkis. Jika Kenaikan Harga BBM benar-benar terjadi, bisa saja unjuk rasa pemuda dan mahasiswa menjadi unjuk rasa besar-besaran, seperti Tragedi Trisakti pada zaman reformasi.

Dilihat dari segi positifnya, peranan pemuda terhadap kemajuan bangsa sudah membaik, misalnya dengan memenangkan kompetisi antar negara. Dengan pemuda menjadi pemenag atau hanya berpartisipasi, itu sudah menjadi peranan dalam kemauan bangsa.

PENDAPATAN NASIONAL PERTUMBUHAN, DAN STRUKTUR EKONOMI

1.   KONSEP-KONSEP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA

Istilah “pendapatan nasional” dalam arti sempit  adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan dalam arti luas, “pendapatan nasional” danapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP); Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Pruduct (NNP); atau merujuk kepada Pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI).

• Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Produk Nasional Bruto (PNB) adalah produk domestic bruto ditambah pendapatan neto atas factor luar negeri. Yang dimaksud dengan pendapatan neto atas factor luar negeri ialah pendapatan atas faktor produksi warga negara Indonesia yang dihasilkan di (diterima dari) luar negeri dikurangi pendapatan atas faktor produksi warga negara asing yang dihasilkan di (diperoleh dari) Indonesia. Dari produk nasional bruto dikurangi seluruh penyusutan atas barang-barang madal tetep yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

• Metode Penghitungan Nilai Riil

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil, terlebih dahuluharus dihilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku (current price), sehingga terbentuk angka agregat ekonomi menurut harga konstan (constan prices) tahun tertentu. Dalam hal ini, ada tiga metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku menjadi angka menurut harga konstan yaitu (1) metode revolusi; (2) metode ekstrapolasi; dan (3) metode deflasi.

• Metode Penghitungan Nilai Tambah

Nilai tambah (added value) adalah selisih antara nilai akhir (harga jual) sutau produk dengan nilai bahan bakunya. Untuk menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat emapat macam  cara yaitu (1) metode deflasi ganda; (2) metode ekstrapolasi langsung; (3) metode deflasi langsung; dan (4) metode deflasi komponen pendapatan.

Metode deflasi ganda dalam menghitung nilai tambah dilakukan jika keluaran (out put) menurut harga konstan dihitung terpisah dari masukan-atara (intermediate-input) menurut harga konstan. Metode deflasi langsung dilakukan dengan menggunakan indeks harga implisit dari keluran atau secara langsung menggunakan indeks harga produksi yan sesuai, kemudian dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah menurut harga yang berlaku.

2.   PENDAPATAN PER KAPITA DAN KEMISKINAN

Pertumbuhan ekonomi, yang untuk angka-angka di atas dihitung berdasarkan pendekatan nilai riil produk domestic bruto (groos domestic product), bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro. Sekedar gambaran, jika pada tahun 1984 pendapatan per kapita kita baru sekitar US$450 per tahun, kini sudah mencapai peningkatan sekitar US$740. Dengan pendapatan per kapita sebesar ini,Indonesia, merut Bank dunia tergolong sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah.  

3.   STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Struktur ekonomi dapat dilihat setidak-tidaknya berdasarkan empat macam sudut tinjauan yaitu:

1.      Tinjauan makro-sektoral;

2.      Tinjauan keruangan;

3.      Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan;

4.      Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.

Dua yang disebut pertama merupakan tinjauan ekonomi murni, sedangkan dua yang disebut kemudian merupakan tinjauan politik.

Berdasarkan tinjauan makro-sektoral sebuah perekonomian dapat berstruktur misalnya agraris (agricultural), industrial (industrial), atau niaga (commercial); tergantung pada sektor produksi apa/mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan keruangan (spesial), suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan/tradisional dan berstruktur kekotaan/modern.

• Tinjuan Makro-Sektoral

Dilihat secara mekro-sektoral [berdasarkan konstribusi sektor-sektor produksi (lapangan usaha) dalam membentuk produk domestik bruto] perekonomian Indonesia yang hingga tahun 1990 masih agraris kini sudah berstruktur industrial. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB yang pada tahun 1969 masih 46,9% menjadi hanya tinggal 17,6% pada tahun1993 (menurut perhitungan harga konstan tahun 1983). Di lain pihak peranan sektor industri pengolahan (manufacturing) meningkat dari 8,3% menjadi 21,1% untuk ukuran waktu yang sama.

            Jadi, ditinjau secara makro-sektoral struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber daya pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut masih agraris. Akan tetapi penyumbangan utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Semua itu berarti bahwa secara makro-sektoral ekonomi Indonesia baru bergeser dari struktur yang agrar’s ke struktur yang industrial.

• Tinjauan Lain

            Dilihat dengan kacamata politik, sejak awal Order Baru hingga oertengahan dasawarsa 1980an perekonomian Indonesia berstruktur etatis. Pemerintah atau negara, dengan BUMN-BUMN  dan BUMD-BUMD sebagai kepanjangan tangannya, meripakan pelaku utama ekonomi. Baru mulai pertengahan dasawarsa kemarin peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-berangsur berkurang, sesudah pemerintah secara eksplisit melalui GBHN 1983 / pelita IV mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.

            Stuktur  ekonomi yang tengah kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang transisional. Kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial; dari struktur yang etatis ke borjulis; dari struktur yang kedesaan/tradisional ke kotaan/mederen; sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralistis.

4.   KONSEP-KONSEP PENDAPATAN DITINJAU KEMBALI

            Konsep pendapatan nasional yang selama ini diterapkan dianggap belum memasukkan faktor biaya kerusakan lingkungan di dalam penghitungannya. Akibat, bukan saja angka pendapatan nasional yang dihasilkan berlebihan (over-continued), tapi juga menyebabkan orang menjadi kurang peduli akan lingkungan hidup.

            Konsep pendapatan nasional harus di modifikasi, didekorasi dengan biaya kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan ekonomi. Apabila pendapatan nasional yang di maksud dihitung dengan konsep Gross Domestic Product (GDP) dan biaya lingkungan dilambangkan dengan EC (Environmental Cost), maka secara sederhana GDP yang dimodifikasi dapat dirumuskan sebagai:

Modified GDP = Conventional GDP – Environmental cost

Biaya kerusakan lingkungan (EC) meliputi nilai ekonomi yang hilang akibat missalnya berkurangnya tingkat kesuburan tanah; keruhnya air sungai sehingga penggunaannya menjadi terbatas; penipisan cadangan sumberdaya alam; dan ongkos pemulihan kesehatan yang terpaksa dikeluarkan masyarakat karena pencemaran lingkungan.

Tinjauan ulang konsepsional bukan hanya terhadap pendapatan nasional secara agregat. Akan tetapi juga terhadap konsep pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita gianggap kurang memadai untuk pebandingan internasional. Penyeragaman satuannya ke dalam dollar Amerika Serikat (US$), dengan argumentasi agar dapat diperbandingkan, secara metodologi kini disadari potensial menyesatkan. Daya beli riil pendapatan per kapita tersebut di masing-masing negara tidak tercemin. Sebagai alternatifnya, maka diajukan konsep baru bernama). purchasing power parity (PPP).

SISTEM EKONOMI INDONESIA

PENGERTIAN SISTEM

          Pada dasarnya system adalah suatu organisasi besar  yang menjalin berbagai subjekatau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.kehadiran subjek-subjek atau objek-objek semata belumlah cukup untuk membentuk suatu sitem.itu baru himpunan sujek atau objek tadi baru membuat sebuah sistem jika lengkap dngan prangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagai mana subjek atau objek yang ada bekerja, berhubungan dan berjalan atau di jalankan.

          Keserasian hubungan antar subjek atau objek termasuk bagian atau syarat sebuah sistem karena, sebagai suatu organisasi setiap sistem tentu mempunyai tujuan tertentu . Sebuah sistem sederhana apapun, senantiasa mengandung kadar kompleksitas tertentu. Sebuah sistem bukan hanya sekedar himpunan subjek atau himpunan objek. Suatu sistem adalah jalinan semua itu mencakup subjek atau objek atau perangkat kelembagaan yang membentuknya.

          Sebuah sistem tentunya memiliki eterkaitan antara satu dengan yang lain. Sitem dapat di pilih menjadi beberapa subsistem, yakni sistem-sistem lebih kecil yang merupakan bagian dari dirinya. Suatu sistem tidak bisa berdiri sendiri, melaikan terkait dengan sistem lain.

SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK

          Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusi dengan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsure-unsur manusi sebagai subjek barang-barang ekonomisebagai objek.

          Suatu sistem ekoomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi suatu Negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa di bedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau di terapkan di Negara lain, berdasarkan dari beberapa sudut tinjauan seperti :

·       Sistem pemilikan suberdaya atau factor-faktor roduksi

·       Keluasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas pekerjaannya

·       Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan prekonomian pada umumnya.

KAPITALISME DAN SOSIALISME

Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber-daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Setidak-tidaknya, terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi perorangan dalam atau untuk memiliki sumberdaya. Kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antarbadan usaha dalam mengejar keuntungan, sangat dihargai. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Ptinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis ialah “setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah atau Negara sangat minim. Pemerintah lebih berkededekna sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.

Sistem ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Sumber daya ekonomi atau faktor produksi diklaim sebagai milik Negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterima pada orang perorangan didasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang dicurahkan.

PERSAINGAN TERKENDALI

          Jika kita tinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi , tidak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Negara Indonesia adalah kapitalistik. Sama halnya juga tidak tepatjika mengatakan sistem ekonomi Indonesia sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor produksi kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara. Hal ini diatur oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional , sistem ekonomi di Indonesia buakan kapitalisme dan bukan juga sosialisme.

Iklim persaingan berekonomian  dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukan lah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana terkendali. Dalam sistem ekonomi kapitalis, persaingan bebas tanpa kendali pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi sosialis, perencanaan terpusat, sehingga persaingan praktis terkendali, atau bahkan tidak ada sama sekali. Indonesia tidak demikian. Persaingan tetap ada, akan tetapi dalam beberapa hal terkendali.

KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME

Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnaio perekonomian, seseorang bias melihatnya dari dua pendeketan. Pertama adalah dengan pendekatan factual-struktural, yakni menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendeketan sejarah, yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.

Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerindah dalam perekonomian dengan pendeketan factual-struktual, dapat digunakan Kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y= C+I+G+ (X-M). Dengan formula ini berarti produk atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya.

Kalau dengan pendekatan sejarah kita dapat mempelajari betapa bangsa Indonesia tidak pernah dapat menerima pengelolaan makro ekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun ke sosialisme. Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia. Tapi jika dilihat kini, derasnya arus globalisasi bersamaan dengan bubarnya sejumlah Negara komunis yang bersistem ekonomi sosialisme telah mendorong Indonesia terseret arus kapitalisme.